Harga Motor di Indonesia Lebih Mahal dari Thailand dan Vietnam, Dua Pabrikan Motor Raksasa Diduga Bersekongkol

 5383 views

Jakarta– Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium adanya persaingan tak sehat di ranah industri tanah air yang menjurus pada upaya persekongkolan.

Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, perusahaan otomotif raksasa yang bermain di cenderung berkelompok dengan sesamanya sesuai dengan negara asalnya.

“Perusahaan otomotif dari , , Korea mereka cenderung membentuk grup. Kalau China kurang bunyi,” ujarnya ketika menghadiri acara diskusi bertajuk : PHK dan Perekonomian Kita, di Jakarta, kemarin (6/2).

Dalam penilaian Syarkawi, perusahaan-perusahaan ini mungkin saja telah mengatur strategi untuk menguasai pasar Indonesia.

“Mereka buat forum untuk mendiskusikan strategi guna memenangkan pasar di Indonesia. Ini positif, tapi jangan sampai mengarah ke kartel.” tandasnya.

Dalam keterangan lebih lanjut, Syarkawi menyebutkan nama-nama perusahaan otomotif yang tengah menguasai pasar kendaraan roda 2 dan roda 4, diantaranya Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, Honda, , dan beberapa merk lainnya.

Khusus untuk Honda dan Yamaha yang bermain di pasar kendaraan roda 2, Syarkawi menduga 2 produsen raksasa ini terlibat praktik kartel untuk menaikkan pasaran motor di Indonesia. Tindakan ini tentu saja merugikan konsumen di tanah air.

“Akibatnya Harga di sini (Indonesia) lebih tinggi dari di dan Vietnam,” terang Syarkawi.

Bukan tanpa alasan, kedua pabrikan motor asal Jepang tersebut diduga melakukan kontrol penuh atas harga sepeda motor di Indonesia, serta menguasai pasar otomotif nasional hingga 93%. .Kecurigaan bermula ketika motor yang umumnya dijual dengan harga 14-15 jutaan, biaya produksinya ternyata tak lebih dari 8 jutaan per unit. Padahal menurut KPPU, wajarnya motor tersebut dipasarkan dengan harga Rp 12 jutaan saja.

Sebelumnya, KPPU juga mendapat laporan tentang GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) yang melarang salah satu Agen Pemegang Merek (APM) untuk mengikuti ajang pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2015 lalu.

Mohammad Reza selaku Legal, Public Relation, and Coorperation Bureau KPPU menjawab, absennya sebuah merek bisa karena keputusan bisnis semata. “Tetapi kalau melarang orang tidak ikut pameran itu jadi masalah,” begitu yang dikatakan Reza, sebagaimana dikutip oleh Otomotifnet.

   
Penulis: